Tito Karnavian Minta Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Rp 9 Triliun Tak Hangus
Finantara.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera sebesar Rp 9 triliun yang belum terserap pada 2026 dialihkan ke tahun anggaran 2027. Langkah ini dinilai penting agar program pemulihan yang telah direncanakan tetap berjalan dan tidak mengurangi manfaat bagi masyarakat terdampak.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
"Harapan kami, anggaran yang 9 triliun itu jangan sampai hangus. Karena itu sudah ada jelas titiknya, buat jalan ini, buat rumah ini, buat tambak, buat sawah," kata Tito.
Ia mengingatkan, anggaran yang tidak terserap tetapi sudah memiliki peruntukan jelas perlu tetap tersedia agar pelaksanaan program di lapangan tidak terhambat.
"Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, enggak ada yang ngerjakan, nanti problemnya ada di lapangan," kata dia melanjutkan.
Tito menegaskan, pengalihan anggaran tersebut tidak boleh mengurangi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dirancang untuk masyarakat terdampak bencana.
"Kegiatannya enggak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat. Jadi yang Rp 9 triliun untuk yang udah jelas rincian programnya itu di-carry over atau diluncurkan ke tahun 2027," ujar Tito.
Dengan rencana pengalihan tersebut, total anggaran pemulihan bencana Sumatera pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 42 triliun. Jumlah itu berasal dari Rp 9 triliun anggaran 2026 yang belum terserap dan alokasi anggaran 2027 sebesar Rp 33 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 100,1 triliun selama tiga tahun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Rencana alokasi anggaran tersebut terdiri atas Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Pengalihan anggaran yang belum terserap diharapkan dapat menjaga kesinambungan program pemulihan, mulai dari pembangunan jalan dan rumah hingga pemulihan tambak serta lahan pertanian. Pemerintah menekankan agar anggaran yang telah memiliki rincian kegiatan tetap digunakan sesuai peruntukannya sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani.
