PMA Jawa Barat Capai Rp132 Triliun hingga September 2026, Dedi Mulyadi Tekankan Infrastruktur dan Perizinan
Finantara.id - Penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Jawa Barat sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat Rp132 triliun. Angka itu setara 17,9 persen dari total investasi asing nasional dan menegaskan posisi Jawa Barat sebagai salah satu tujuan utama investor global di Indonesia.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai capaian tersebut harus diikuti pembenahan infrastruktur, percepatan perizinan, dan penyelesaian hambatan usaha. Dengan begitu, investor bisa beroperasi optimal dan penyerapan tenaga kerja makin luas.
“Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada,” ujar Dedi di Bandung, Selasa.
Dedi menyebut dukungan pemerintah daerah diperlukan agar arus investasi tetap lancar, terutama di sektor industri dan manufaktur yang menjadi salah satu penopang ekonomi Jawa Barat.
Infrastruktur dan Perizinan Jadi Prioritas
Menurut Dedi, kesiapan infrastruktur adalah faktor utama yang menentukan daya tarik daerah di mata investor. Jalan tol, jaringan listrik, telekomunikasi, pipa gas, hingga pasokan air bersih harus tersedia dan terhubung dengan kawasan industri.
“Investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi,” katanya.
Di samping pembangunan fisik, proses perizinan juga harus berjalan cepat agar tidak menghambat kegiatan usaha. Koordinasi lintas instansi, kata Dedi, menjadi kunci terciptanya iklim investasi yang kondusif.
“Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik,” ujar Dedi.
Bekasi, Karawang, dan Rebana Jadi Penopang Industri
Dedi menyoroti peran kawasan industri di Bekasi dan Karawang, serta pengembangan kawasan Rebana yang mencakup Subang dan sekitarnya, dalam ekosistem manufaktur Jawa Barat. Agar industri di wilayah-wilayah itu berkembang dan berdampak ekonomi lebih luas, dukungan infrastruktur dan layanan perizinan yang memadai dinilai mutlak diperlukan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Investasi mesti memberi manfaat nyata bagi warga lewat terciptanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan bertambahnya pendapatan daerah.
“Kalau kita berinvestasi Rp500 miliar, tetapi menyerap 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, kemudian kembali lagi menjadi pendapatan daerah, itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.
Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus memperkuat dukungan bagi dunia usaha agar pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan bertambahnya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
