Indonesia Tegaskan Komitmen Multilateralisme, Usung Kandidat di DK PBB dan WHO
Finantara.id - Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem multilateral melalui pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) serta pengusungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir dalam pidatonya di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin.
“Sebagai pembentuk jembatan, penjaga perdamaian, dan penghubung berbagai pihak, peran-peran ini bukan sekadar gelar. Semuanya merupakan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan mewujudkan sistem multilateral yang lebih kuat dan efektif,” kata Menlu Arrmanatha.
Arrmanatha menegaskan, politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia menentukan sikap secara mandiri sekaligus berperan aktif dalam berbagai kerja sama dan kontribusi internasional.
Menurut dia, Indonesia yang kuat dan tangguh dapat memberikan sumbangan lebih besar bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia, melampaui batas wilayah nasional.
Indonesia yang tangguh akan turut mewujudkan dunia yang lebih tangguh. Dunia yang tangguh, pada gilirannya, akan menjadikan Indonesia semakin kuat, ucapnya.
“Semangat inilah yang kami bawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami hadir bukan sekadar untuk berpartisipasi, melainkan untuk membawa gagasan, mengerahkan sumber daya manusia, dan menawarkan solusi,” kata Arrmanatha.
Ia juga memaparkan rekam jejak kontribusi Indonesia dalam berbagai agenda PBB. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia, misalnya, telah bertugas di bawah bendera biru PBB sejak 1957.
Di bidang hukum internasional, Indonesia turut memperjuangkan pengakuan prinsip-prinsip negara kepulauan, termasuk melalui perkembangan hukum laut internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Indonesia juga telah empat kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan berkontribusi dalam berbagai mekanisme PBB, termasuk Komisi Pembangunan Perdamaian.
Saat ini, Indonesia bertugas di Dewan Auditor PBB dan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Arrmanatha menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam sistem multilateral harus diwujudkan melalui kontribusi nyata, bukan sebatas kehadiran dalam forum internasional.
“Bagi Indonesia, multilateralisme bukan sekadar tentang memiliki tempat di meja perundingan. Multilateralisme adalah tentang kontribusi yang dapat kita bawa ke meja tersebut. Dan kami tidak akan memperlambat langkah,” tegas Arrmanatha.
