Eksepsi Tuti Apriyani Ditolak Hakim, Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen IPAL Berlanjut
Finantara.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim penasihat hukum Tuti Apriyani, SH, dalam perkara dugaan pemalsuan surat terkait proyek pembangunan jaringan perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang.
Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela. Dengan demikian, perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, termasuk pembuktian dan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hingga persidangan berlangsung, Tuti diketahui belum ditahan di rumah tahanan.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Oloan Exodus Hutabarat dan dihadiri JPU serta tim penasihat hukum terdakwa. Dalam putusan selanya, majelis hakim menyatakan seluruh keberatan pihak Tuti ditolak dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan.
Kuasa hukum korban, Hendri Ferdy SH, menyambut keputusan tersebut. Ia berharap kelanjutan persidangan dapat mengungkap perkara secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi pihak yang mengaku dirugikan.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim dalam putusan sela ini karena perlawanan dari penasihat hukum terdakwa ditolak, sehingga perkara akan dilanjutkan,” ujar Hendri.
Hendri juga meminta agar kemungkinan penahanan Tuti dipertimbangkan dalam sidang berikutnya. Ia menyebut pihak korban belum menerima pengembalian modal secara penuh dan memperkirakan kerugian yang dialami mencapai sekitar Rp7 miliar.
“Harapan kami untuk agenda selanjutnya, terdakwa bisa dilakukan penahanan rutan.
Karena korban ini perlu mendapatkan keadilan. Jangankan mendapatkan keuntungan, modalnya saja belum kembali sekitar Rp7 miliar,” tegasnya.
Mengenai belum ditahannya terdakwa, Hendri mengaku pihak korban tidak mengetahui alasan maupun pertimbangan yang mendasarinya.
“Kalau alasan tidak ditahan, itu harus ditanyakan kepada majelis hakim karena merupakan kewenangan mereka.
Kami juga tidak tahu apa alasannya, apakah karena sakit atau ada pertimbangan lain. Itu tidak pernah dijelaskan kepada kami,” ungkapnya.
Ia berharap tidak ada hal yang menghambat proses penahanan, meskipun keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
“Kami berharap pada sidang berikutnya perkara ini bisa dibuka secara terang-benderang, sehingga klien kami mendapatkan keadilan dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Awal kerja sama pendanaan proyek IPAL
Berdasarkan dakwaan JPU, perkara ini berkaitan dengan penggunaan dokumen yang diduga tidak benar atau dipalsukan seolah-olah merupakan surat sah. Dokumen tersebut diduga digunakan hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Kasus bermula ketika PT Kartika Ekayasa membuka kantor cabang di Palembang pada Desember 2023. Saat itu, Monang Napitupulu menjabat Direktur Pusat, Irianto OMS sebagai Komisaris, Tuti Apriyani sebagai Kepala Cabang Palembang, dan Yanhairi sebagai Wakil Kepala Cabang.
Perusahaan kemudian memperoleh kontrak pembangunan jaringan perpipaan air limbah PCSP Paket C1 (IPAL) PUPR Kota Palembang dengan nilai Rp49.382.787.800.
Untuk menyediakan modal pengerjaan, Tuti disebut menjalin komunikasi dengan Asep Nugraha guna mencari investor. Asep kemudian mempertemukan pihak perusahaan dengan M. Alnando dan Sri M. Tuti.
Keduanya disebut menyanggupi kerja sama operasional dengan investasi awal Rp10 miliar. Salah satu syarat yang diajukan adalah memasukkan M. Alnando ke dalam struktur pengurus PT Kartika Ekayasa Cabang Palembang sebagai Wakil Pimpinan II.
JPU menyebut Tuti menyetujui permintaan tersebut dan meminta Irianto mengurus perubahan akta perusahaan melalui notaris.
Dalam prosesnya, fotokopi KTP dan NPWP M. Alnando dikirimkan untuk keperluan pengurusan akta. Namun, menurut dakwaan, perubahan susunan kepengurusan semestinya dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kehadiran para pihak di hadapan notaris.
Dugaan pemalsuan kemudian dikaitkan dengan akta perubahan yang mencantumkan M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II. Dokumen itu disebut menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan akta sebelumnya, yakni Akta Nomor 14 tertanggal 15 Desember 2023.
Dokumen diduga dipakai untuk mengubah spesimen rekening
JPU juga menguraikan penggunaan akta tersebut dalam proses perubahan spesimen tanda tangan rekening perusahaan.
Pada 22 Mei 2024, Tuti bersama M. Alnando dan Asep mendatangi Bank Sumsel Babel Cabang Plaju. Kedatangan mereka berkaitan dengan penambahan spesimen tanda tangan pada rekening giro PT Kartika Ekayasa.
Dalam proses tersebut, Tuti disebut menunjukkan akta yang mencantumkan M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II untuk keperluan penambahan spesimen tanda tangan rekening.
M. Alnando dan Sri M. Tuti kemudian ikut terlibat dalam pengerjaan proyek IPAL. Akan tetapi, hubungan kerja sama mereka disebut mengalami masalah setelah proyek terlambat dan mendapat surat peringatan dari Dinas PUPR Kota Palembang.
Dalam dakwaannya, JPU turut menyebut Tuti mengajukan permohonan amandemen kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa sepengetahuan M. Alnando dan Sri M. Tuti.
Terdakwa juga diduga memindahkan rekening pembayaran proyek ke rekening baru PT Kartika Ekayasa yang tidak lagi mencantumkan spesimen tanda tangan M. Alnando. Akibatnya, pembayaran termin berikutnya disebut masuk ke rekening baru tanpa sepengetahuan pihak yang sebelumnya terlibat dalam kerja sama operasional.
Dakwaan uraikan selisih modal dan pembayaran Rp6,84 miliar
Dalam uraian JPU, proyek pembangunan jaringan perpipaan IPAL tersebut pada akhirnya dinyatakan selesai 100 persen. Penyelesaian pekerjaan itu tercantum dalam berita acara serah terima tertanggal 19 September 2025.
Namun, M. Alnando dan Sri M. Tuti disebut telah mengeluarkan dana sekitar Rp29,52 miliar untuk pengerjaan proyek. Sementara pembayaran yang diterima keduanya mencapai sekitar Rp22,67 miliar setelah dikurangi pajak dan denda.
Berdasarkan perhitungan dalam dakwaan, terdapat selisih sekitar Rp6,84 miliar antara modal yang dikeluarkan dan pembayaran yang diterima. Nilai tersebut menjadi bagian dari uraian kerugian dalam perkara yang didakwakan.
Atas dugaan perbuatannya, Tuti Apriyani didakwa melanggar Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dengan ditolaknya eksepsi, perkara kini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. JPU akan melanjutkan pembuktian melalui keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dugaan perbuatan yang dialamatkan kepada Tuti masih harus dibuktikan dalam persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
