Ahli Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Tak Otomatis Rugikan Negara
Finantara.id - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menilai ketidaksesuaian pembagian kuota haji tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Ia berpendapat kuota haji bukan aset maupun barang milik negara sehingga persoalan administrasi distribusinya perlu dibedakan dari unsur kerugian negara.
Pandangan tersebut disampaikan Agung saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kesaksian itu berlangsung dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.
Agung menjelaskan, kerugian negara harus merujuk pada definisi dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan tersebut menyebut kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan ketentuan itu, menurut Agung, ketidaksesuaian dalam pembagian kuota belum cukup untuk disebut sebagai kerugian negara apabila tidak disertai berkurangnya kekayaan negara yang dapat dihitung secara pasti.
Meski demikian, ia tidak menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administratif dapat diabaikan. Penetapan dan distribusi kuota yang diduga melanggar ketentuan tetap harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum. Namun, unsur kerugian negara harus dibuktikan berdasarkan fakta dan perhitungan yang jelas.
Agung: Kuota haji bukan aset pemerintah
Di hadapan majelis hakim, Agung menerangkan bahwa kuota haji merupakan alokasi administratif yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara.
Pemerintah Indonesia memang berwenang mengatur distribusi kuota tersebut. Akan tetapi, kewenangan untuk menetapkan alokasi tidak berarti pemerintah memiliki kuota itu sebagai aset.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.
Ia kemudian merujuk Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan itu, barang milik negara diartikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan APBN maupun berasal dari perolehan lain yang sah.
Menurut Agung, kuota haji tidak memenuhi kategori tersebut. Kuota bukan barang yang diperoleh melalui transaksi ekonomi dan tidak dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.
"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.
Dana haji disebut sebagai titipan jemaah
Agung juga membedakan status kuota dengan aktivitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyatakan kegiatan penyelenggaraan haji termasuk dalam lingkup keuangan negara, tetapi status tersebut tidak otomatis menjadikan kuota haji sebagai aset negara.
"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.
Terkait dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Agung menyebut dana tersebut merupakan titipan jemaah, bukan pendapatan negara.
"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.
Ia mendasarkan penjelasannya pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurutnya, ketentuan tersebut mengatur sumber dana setoran haji yang berasal dari jemaah dan berstatus sebagai dana titipan.
Dalam pencatatan keuangan BPKH, dana tersebut ditempatkan sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai tambahan kekayaan negara.
"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.
KPK hitung dugaan kerugian negara Rp622,09 miliar
Keterangan Agung dalam persidangan merupakan bagian dari pembelaan pihak Yaqut. Ahli tersebut menyoroti perbedaan antara kewenangan administratif pembagian kuota, kepemilikan dana setoran jemaah, dan pembuktian unsur kerugian keuangan negara.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Dalam surat dakwaan, KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar. Perhitungan itu mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.
KPK membagi nilai kerugian yang didakwakan menjadi tiga bagian. Komponen pertama berupa selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pelaksanaan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Komponen kedua berasal dari penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 senilai Rp39,95 miliar. Adapun komponen ketiga adalah pembayaran biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Atas perkara tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkara ini masih bergulir di persidangan. Keterangan Agung sebagai ahli dari pihak terdakwa akan menjadi salah satu materi yang dinilai majelis hakim bersama alat bukti dan keterangan lain sebelum menjatuhkan putusan.
