9 Tokoh yang Masuk Analisis Pengganti Gibran, Ada Puan Maharani dan Khofifah
Finantara.id - Sebanyak sembilan tokoh nasional masuk dalam analisis politik mengenai figur yang berpotensi dipertimbangkan apabila jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan. Nama-nama tersebut adalah Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Pramono Anung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Daftar tersebut disampaikan akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam. Ia menjelaskan bahwa nama-nama itu merupakan hasil pembacaan terhadap kemungkinan peta politik, bukan daftar calon resmi pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Surokim dalam analisis politiknya, Rabu (11/11/2026).
Wacana tersebut mengemuka setelah adanya perkembangan hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran dan pemberitaan tentang kabar niat pengunduran dirinya. Gibran disebut telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Meski demikian, Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama belum ada pengunduran diri yang berlaku secara resmi. Surokim menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden kosong.
Apabila kekosongan benar-benar terjadi, mekanisme pengisian jabatan harus mengikuti konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan Presiden mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga tersebut kemudian memilih wakil presiden dalam sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
“Presiden memang memegang kunci pencalonan, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan MPR. Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” jelas Surokim.
Khofifah dan Puan memiliki latar politik berbeda
Dalam analisisnya, Surokim menyoroti Khofifah Indar Parawansa yang memiliki pengalaman sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial. Khofifah juga menjabat Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, dengan jaringan sosial yang menjangkau kelompok perempuan hingga komunitas akar rumput.
“Khofifah memiliki modal pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jejaring politik yang kuat. Kehadirannya juga dapat memperkuat jembatan politik pemerintah pusat dengan Jawa Timur sekaligus memperluas representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional,” ungkapnya.
Selain Khofifah, Puan Maharani turut masuk dalam daftar. Pengalaman Puan sebagai Ketua DPR dan mantan menteri dinilai Surokim dapat menjadi bekal untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan parlemen.
Namun, jika Puan menempati jabatan wakil presiden, perubahan itu juga akan berpengaruh terhadap susunan pimpinan DPR serta dinamika politik PDI Perjuangan. Dalam pembahasan yang sama, Pramono Anung disebut sebagai figur alternatif yang dinilai dapat diterima oleh beragam kalangan. Saat ini, Pramono menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Nama AHY juga diperhitungkan karena pengalamannya di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat turut memberinya basis organisasi politik. Kendati demikian, kemungkinan tersebut perlu dilihat dalam konteks pembagian representasi partai di dalam koalisi pemerintahan.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X disebut memiliki legitimasi kultural, pengalaman memimpin pemerintahan daerah, serta posisi simbolik yang dapat berperan di tengah beragam kepentingan politik.
Sufmi Dasco Ahmad juga masuk dalam analisis tersebut. Surokim menilai Dasco memiliki pengalaman mengoordinasikan komunikasi antara Presiden, Partai Gerindra, dan parlemen. Akan tetapi, jika posisi presiden dan wakil presiden sama-sama ditempati kader dari partai yang sama, kondisi itu dapat memunculkan persepsi dominasi di antara partai-partai koalisi.
Muhaimin, Anies, dan Mahfud masuk skenario politik
Tiga tokoh lain yang turut disebut adalah Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Muhaimin memiliki pengalaman di kabinet serta dukungan politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengantongi 68 kursi DPR pada Pemilu 2024. Menurut Surokim, keterlibatannya dalam pemerintahan dapat berkaitan dengan penguatan hubungan politik bersama PKB. Namun, posisi partai tersebut juga menjadi bagian dari perhitungan dalam menjaga keseimbangan koalisi.
Adapun Anies dan Mahfud dipandang sebagai figur dari luar lingkaran utama koalisi pemerintahan. Keduanya memiliki pengalaman dan basis penerimaan politik yang berbeda, sehingga dalam analisis Surokim dapat dipertimbangkan dalam skenario rekonsiliasi antarelite.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kesepakatan politik di kalangan elite belum tentu diikuti rekonsiliasi di tingkat pemilih. Selain itu, belum ada kepastian bahwa masing-masing tokoh bersedia mengisi posisi wakil presiden.
Stabilitas koalisi menjadi pertimbangan Prabowo
Menurut Surokim, pembahasan mengenai figur pengganti wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari upaya Presiden Prabowo menjaga stabilitas koalisi. Ia menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menggambarkan cara presiden membangun dan mempertahankan dukungan partai politik demi menunjang jalannya pemerintahan.
“Prabowo perlu menghitung apakah figur baru akan memperkuat koordinasi pemerintahan atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru melahirkan ketegangan baru di dalam koalisi,” kata Surokim.
Ia juga mengingatkan risiko munculnya dual power, yakni dua pusat pengaruh dalam pemerintahan. Menurutnya, pembagian kewenangan dan garis kepemimpinan yang jelas diperlukan agar birokrasi tidak menghadapi dua komando yang saling bersaing.
Karena itu, pertimbangan dalam memilih wakil presiden tidak cukup hanya bertumpu pada kedekatan dengan Presiden atau daya tawar partai. Sosok yang dipilih juga perlu memperhatikan tugas pemerintahan dan tanggung jawab konstitusional jabatan tersebut.
“Wakil presiden bukan sekadar pelengkap tiket politik atau hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, memiliki mandat yang jelas, dan siap menjalankan tanggung jawab konstitusional apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden,” pungkasnya.
Di tengah munculnya namanya dalam analisis tersebut, Khofifah memberikan respons singkat saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi salah satu figur pengganti Gibran. Gubernur Jawa Timur itu menjawab sambil meninggalkan gedung DPRD Jatim.
“Waduh, waduh. Iki lho crito soal APBD,” ujar Khofifah.
