DPR Resmi Buka Masa Persidangan II 2026–2027, Ini Agenda Komisi V dan III
Finantara.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna ke-11 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat dinyatakan memenuhi kuorum setelah 403 anggota menandatangani daftar hadir dan 11 lainnya menyampaikan izin.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan data kehadiran tersebut saat memimpin pembukaan rapat. Secara keseluruhan, terdapat 414 anggota yang tercatat hadir maupun mengajukan izin.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/11/2026).
Puan selanjutnya mengonfirmasi adanya 11 anggota yang mengajukan izin. Berdasarkan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi persyaratan kuorum sehingga dapat dilanjutkan.
" Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirahmanirahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Pidato Ketua DPR Buka Masa Persidangan
Rapat paripurna dimulai pada pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda pembukaan kemudian dilanjutkan dengan pidato Puan Maharani untuk menandai dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Usai agenda paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) telah menyiapkan kegiatan lanjutan berupa rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan pembahasan rancangan undang-undang.
Komisi V DPR dijadwalkan menggelar RDPU pada pukul 13.00 WIB dengan menghadirkan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Komisi III Agendakan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Di sisi lain, Komisi III DPR menjadwalkan RDPU pada pukul 15.00 WIB bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Pertemuan ini ditujukan untuk menghimpun masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Agenda Komisi III berlanjut pada pukul 16.30 WIB melalui rapat panitia kerja (Panja). Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan dijadwalkan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
