Pemkab Banyuasin Siapkan Lima Strategi untuk Tingkatkan Daya Saing Usaha Mikro
Finantara.id - Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat pemberdayaan usaha mikro melalui lima strategi utama. Upaya tersebut mencakup integrasi data usaha, perluasan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuasin.
Program pemberdayaan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, SP., MM. Dalam sambutannya, Netta menekankan pentingnya peran usaha mikro sebagai fondasi perekonomian daerah, terutama di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi.
“Usaha mikro bukan sekadar penggerak ekonomi skala kecil, melainkan fondasi utama kesejahteraan masyarakat kita. Melalui sinergi pendataan yang akurat, kemudahan izin usaha, hingga penyederhanaan akses kemitraan, kami ingin memastikan pelaku usaha mikro di daerah ini dapat naik kelas dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Menurut Netta, pemberdayaan usaha mikro membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan kalangan akademisi diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Pemkab Banyuasin akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar pelaku usaha mikro mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.
DPRD Banyuasin Siap Kawal Kebijakan dan Anggaran
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Farida. Ia menyatakan bahwa DPRD siap mengawal kebijakan, regulasi, hingga penganggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro.
“Kami di DPRD sangat mendukung penuh langkah progresif Pemkab Banyuasin ini. Penguatan kelembagaan dan kemudahan perizinan adalah kunci utama agar para pelaku usaha mikro mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan akses permodalan. Kami akan terus mendorong kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan UMKM di lapangan,” tegasnya.
Melalui program pemberdayaan ini, Pemkab Banyuasin berharap pelaku usaha mikro semakin mudah menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh legalitas yang jelas. Selain itu, akses terhadap kemitraan dan jaringan pemasaran diharapkan semakin terbuka.
Pemerintah daerah juga menargetkan pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan kontribusi usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin.
