Bawaslu Gorontalo dan KemenHAM Perkuat Pengawasan Netralitas ASN dan Politik Uang
Finantara.id - Bawaslu Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), mencegah praktik politik uang, serta memastikan akurasi data pemilih. Kerja sama antarlembaga ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak politik, termasuk pada masa di luar tahapan pemilu.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, Senin (9/11/2026).
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, mengatakan pengawasan tetap berjalan meskipun pemilu tidak sedang memasuki tahapan. Salah satu fokusnya adalah pemutakhiran data partai politik dan data pemilih secara berkelanjutan.
Bawaslu juga menjalankan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak pilih, mengenali potensi pelanggaran, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu.
Netralitas ASN dan Politik Uang Jadi Sorotan
Dalam pertemuan tersebut, Sarton Dali menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN. Ia menjelaskan bahwa aparatur tetap memiliki hak politik sebagai individu, tetapi tidak boleh memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk menunjukkan keberpihakan dalam kapasitas sebagai ASN.
Selain netralitas aparatur, praktik politik uang dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak politik juga menjadi perhatian. Kedua hal tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas demokrasi.
Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata karena imbalan finansial maupun popularitas calon.
Pembaruan data kependudukan juga menjadi salah satu aspek yang dibahas. Akurasi data diperlukan agar daftar pemilih benar-benar mencerminkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.
Bawaslu Gunakan Pengawasan Langsung hingga Uji Petik
Moh. Fadjri Arsyad menjelaskan, Bawaslu menggunakan sejumlah metode untuk memeriksa kesesuaian data pemilih. Metode tersebut meliputi pengawasan langsung, uji petik, dan survei.
Dalam pelaksanaannya, Bawaslu turut berkoordinasi dengan pemerintah desa, RT/RW, hingga kecamatan. Koordinasi ini dilakukan untuk mencocokkan data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.
Kedua lembaga sepakat bahwa sinergi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat pencegahan pelanggaran sekaligus melindungi hak politik warga.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Wilker KemenHAM Gorontalo membahas peluang kerja sama formal. Rencana kolaborasi tersebut mencakup kemungkinan penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), serta pelaksanaan program edukasi bersama.
