Prabowo Minta Pengelolaan HGU, IUP, dan HTI Beri Manfaat bagi Rakyat
Finantara.id - Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia melalui berbagai izin usaha memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di dalam negeri. Ia menyoroti pelaku usaha yang telah memperoleh fasilitas dan hak pengelolaan dari pemerintah, tetapi justru membawa keuntungan bisnisnya ke luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Ia menyinggung sejumlah izin pengelolaan usaha yang diberikan pemerintah, seperti hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), serta hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.
Menurutnya, pemerintah telah menyediakan beragam kemudahan bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun, fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
Prabowo juga menilai pemerintah selama ini terlalu mudah memberikan fasilitas kepada pihak yang mengajukan izin usaha. Ia menyebut sejumlah hak pengelolaan telah diberikan, mulai dari HGU, IUP, hingga HTI.
"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.
Ia menjelaskan, hak pengelolaan tersebut dapat diberikan dalam jangka waktu belasan hingga puluhan tahun. Dalam proses pengajuan izin, pemohon disebut kerap menyampaikan identitasnya sebagai warga negara Indonesia kepada pejabat di tingkat daerah maupun pusat.
“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengajak kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk turut mengawasi pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Ia menilai para tokoh organisasi tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat di berbagai wilayah sehingga dapat menyaksikan langsung persoalan yang terjadi.
"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Prabowo menyebut pemerintah sedang berupaya membenahi mekanisme pengelolaan yang dianggap belum berjalan sesuai harapan. Langkah tersebut, kata dia, bertujuan menjaga kekayaan nasional agar hasil pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
