Inflasi Oktober 2026 Turun Jadi 3,23 Persen, Harga Pangan Naik 5,81 Persen
Finantara.id - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), turun dari 3,28 persen pada September 2026. Meski masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen, kenaikan harga pangan tetap perlu diwaspadai karena dapat menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) pada 2 November 2026, inflasi bulanan Oktober 2026 mencapai 0,22 persen (month-to-month/mtm). BI menilai perkembangan tersebut menunjukkan stabilitas harga yang tetap terjaga berkat koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral.
Namun, inflasi yang terkendali bukan berarti harga barang dan jasa mengalami penurunan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masih dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga, khususnya jika tidak diimbangi peningkatan pendapatan.
Inflasi Pangan Tahunan Naik Menjadi 5,81 Persen
Tekanan inflasi pada Oktober 2026 menunjukkan perkembangan berbeda pada setiap kelompok pengeluaran. Kelompok inti mencatat inflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga inti masih relatif terkendali.
Berbeda dengan kelompok inti, harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi bulanan sebesar 0,77 persen. Meski lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 1,46 persen, inflasi pangan secara tahunan justru meningkat dari 5,03 persen menjadi 5,81 persen.
Sementara itu, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencatat inflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan dan 3,24 persen secara tahunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kelompok ini adalah tarif angkutan udara, seiring penerapan fuel surcharge sebesar 40 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup masyarakat berasal dari berbagai komponen, mulai dari pangan hingga transportasi.
Dampak kenaikan harga juga berbeda pada setiap kelompok pendapatan. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung menggunakan porsi pendapatan lebih besar untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya, kenaikan harga pangan berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap anggaran mereka.
Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali perlu diikuti upaya memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pergerakan harga tidak hanya dipengaruhi permintaan dan kebijakan moneter, tetapi juga ketersediaan bahan baku, produksi, distribusi, kondisi cuaca, biaya transportasi, serta perkembangan harga komoditas global.
Koordinasi pemerintah dan BI dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi tersebut turut diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kerja sama ini menjadi penting untuk mengantisipasi gejolak harga pangan. Penurunan produksi di suatu wilayah, misalnya, dapat mengurangi pasokan ke pasar dan mendorong kenaikan harga. Risiko tersebut juga dapat meningkat akibat cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Niño yang berpotensi memengaruhi produksi dan ketersediaan komoditas pangan.
Dalam menghadapi berbagai risiko tersebut, kebijakan moneter BI perlu didukung langkah pemerintah dalam memperkuat pasokan. Pemerintah pusat dan daerah berperan menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan pangan strategis, memperluas kerja sama antardaerah, serta mengantisipasi gangguan produksi.
Kedua pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas permintaan dan ekspektasi inflasi, sedangkan pemerintah berperan memastikan barang tersedia dan dapat dijangkau masyarakat.
BI Proyeksikan Inflasi 2026 dan 2027 Tetap dalam Sasaran
Bank Indonesia memperkirakan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Untuk menjaga pencapaian tersebut, konsistensi kebijakan stabilitas moneter dan koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah perlu terus diperkuat.
Keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur melalui angka statistik. Stabilitas harga juga perlu dirasakan langsung oleh masyarakat melalui ketersediaan barang, distribusi yang lancar, dan harga kebutuhan sehari-hari yang terjangkau.
Oleh karena itu, sinergi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
