KPK Dalami Dugaan Setoran, 8 Kepala Kantah Dijadwalkan Diperiksa di Polda Jatim

Finantara.id - Polda Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan pemberian setoran kepada pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, kepolisian akan terlebih dahulu mengonfirmasi informasi mengenai rencana penggunaan fasilitas Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan saksi.

"Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK," kata Jules, Sabtu (14/11/2026).

Ia menyebut koordinasi dengan pihak terkait perlu dilakukan untuk memastikan rencana pemanfaatan fasilitas kepolisian dalam proses pemeriksaan tersebut.

"Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," lanjutnya.

Jules menegaskan, informasi mengenai kepastian jadwal pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, hingga perkembangan penyidikan merupakan kewenangan KPK. Karena itu, ia mengarahkan agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada lembaga antirasuah tersebut.

"Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," pungkasnya.

KPK Agendakan Pemeriksaan Sembilan Kepala Kantor Pertanahan

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan. Mengutip pemberitaan detikNews, delapan orang direncanakan diperiksa di Polda Jatim, sedangkan satu saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan pemberian setoran kepada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"(Terkait dugaan) setoran ke atas," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Penyidik tidak hanya mendalami dugaan setoran, tetapi juga akan meminta keterangan para kepala kantor pertanahan mengenai penggeledahan yang sebelumnya berlangsung di sejumlah kantor pertanahan.

Delapan pejabat yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur tersebut adalah:

1. Rarif Setiawan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025-sekarang).

2. Wida Rahardian Aji, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025-sekarang).

3. Agung Basuki, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026-sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025-Mei 2026).

4. Nursuliantoro, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025-sekarang).

5. Nasep Vandi Sulistyo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025-April 2026).

6. Mateus Joko Slameto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025-sekarang).

7. Istanto Nurhidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025-sekarang).

8. Ir. M. Sochib Lutfi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026-sekarang).