Arif Novianto: Formula Upah dalam UU Ketenagakerjaan Baru Masih Berisiko Picu Ketimpangan
Finantara.id - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan upah antarwilayah. Meski kebutuhan hidup layak (KHL) telah menjadi salah satu pertimbangan, penetapan kenaikan upah masih memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Menurut Arif, regulasi baru memang memuat perubahan dibandingkan ketentuan sebelumnya. Salah satunya adalah penambahan aspek KHL yang pengukurannya diarahkan hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Namun, ia menilai kondisi perekonomian dan produktivitas daerah masih berpengaruh besar terhadap besaran kenaikan upah. Jika faktor tersebut lebih dominan, perbedaan tingkat upah antardaerah dikhawatirkan tetap berlangsung.
Arif mencontohkan perbedaan upah di Yogyakarta yang berkisar Rp 2,4 juta dan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta. Ia menilai selisih tersebut cukup lebar, sedangkan biaya hidup di kedua wilayah tidak terpaut terlalu jauh.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Ia menjelaskan, perbedaan upah minimum tidak selalu mencerminkan perbedaan kebutuhan hidup pekerja. Para buruh, termasuk yang bekerja di daerah dengan tingkat upah lebih rendah, tetap harus membiayai kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan pengeluaran sehari-hari lainnya.
Atas dasar itu, Arif mendorong agar kebijakan pengupahan turut memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penentuan upah, menurutnya, tidak semestinya hanya bertumpu pada kemampuan perusahaan maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan agar rendahnya upah tidak terus dijadikan daya tarik bagi daerah untuk mendatangkan investasi. Perlindungan terhadap pekerja perlu tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Selain penguatan KHL dan keterbukaan perhitungan, Arif menilai serikat pekerja perlu dilibatkan dalam pengawasan penetapan upah minimum. Ia menegaskan, upah minimum semestinya berfungsi sebagai batas perlindungan bagi pekerja, bukan menjadi standar pembayaran yang diterapkan sama kepada seluruh karyawan tanpa memperhatikan masa kerja, pengalaman, dan kompetensi.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut dilakukan setelah proses revisi yang berkaitan dengan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Sebelumnya, sejumlah serikat buruh mengajukan gugatan terhadap ketentuan dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR bersama pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang.
Revisi itu ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2026. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang akhirnya disahkan DPR terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Regulasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk pengaturan sistem pengupahan, perlindungan pekerja, serta upaya pemerataan kesejahteraan buruh.
