MPR Diminta Periksa Ketat Legalitas Calon Wapres Pengganti Gibran
Finantara.id - Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diminta memastikan seluruh persyaratan hukum dan konstitusional calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terpenuhi. Pemeriksaan harus mencakup legalitas calon, keabsahan dokumen, hingga kesesuaian dengan ketentuan konstitusi agar proses pergantian jabatan tidak sekadar menjadi prosedur formal politik.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan ketiga aspek tersebut harus diperiksa secara cermat dengan standar yang berlaku sama bagi setiap calon. Ia mengingatkan agar proses verifikasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan maupun dukungan kekuatan politik tertentu.
"Tim verifikasi harus benar-benar menguji tiga hal: legalitas calon, validitas dokumen, dan pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional. Tidak boleh ada standar ganda, apalagi perlakuan istimewa karena calon tersebut diusung oleh kekuatan politik tertentu," kata Arifki kepada Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Arifki, MPR perlu menjaga objektivitas dan independensi selama menjalankan tugas verifikasi. Ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak hanya menjadi pihak yang mengesahkan keputusan politik yang telah disepakati oleh para elite.
"Titik krusial dalam proses verifikasi ini adalah jangan sampai MPR hanya menjadi stempel formalitas dari kesepakatan politik elite," ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pergantian Wapres tidak cukup hanya dengan menentukan sosok yang akan mengisi posisi Gibran. Calon yang dipilih juga harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga legitimasi pengangkatannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Proses ini bukan sekadar mencari siapa yang bisa menggantikan posisi Wakil Presiden, tetapi memastikan bahwa orang yang terpilih memiliki legitimasi hukum yang tidak bisa dipersoalkan," katanya.
Arifki juga meminta agar seluruh ketentuan konstitusional diperiksa sebelum para elite politik mencapai kesepakatan mengenai nama calon. Dengan demikian, persyaratan hukum tetap menjadi dasar utama dalam proses pergantian jabatan tersebut.
"Jangan sampai calonnya sudah disepakati di ruang elite, tetapi persyaratan konstitusionalnya justru menjadi urusan belakangan. Hukum harus mendahului kompromi politik, bukan sebaliknya," tutur Arifki.
MPR Bentuk Tim Verifikasi dengan 36 Anggota
Sebelumnya, MPR telah memutuskan pembentukan tim khusus untuk memeriksa persyaratan calon Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut tim tersebut beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR.
"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Hingga saat itu, Muzani belum mengumumkan daftar anggota tim maupun nama pimpinan MPR yang akan bertindak sebagai ketua. Ia hanya menjelaskan bahwa tugas tim adalah memeriksa seluruh persyaratan calon Wapres yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.
