Tujuh Partai Politik di Kuansing Terima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026

Finantara.id - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menyalurkan bantuan keuangan tahun anggaran 2026 kepada tujuh partai politik. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran partai dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah.

Penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing, H. Muklisin, bersama perwakilan partai politik penerima. Kegiatan berlangsung di Ruang Abdul Ja’far, Kantor Bupati Kuantan Singingi, Jumat (13/11/2026).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kuansing, Muhjelan Arwan, S.H., M.H., mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan fungsi partai politik, terutama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Menurut Muhjelan, penyaluran bantuan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai bantuan keuangan kepada partai politik. Proses verifikasi juga melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan seluruh tahapan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, partai politik penerima harus menggunakan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta memenuhi ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku. Penggunaan anggaran diharapkan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Muklisin Ingatkan Penggunaan Dana Sesuai Regulasi

Plt. Bupati Kuansing H. Muklisin mengapresiasi terealisasinya penyaluran bantuan keuangan partai politik untuk tahun anggaran 2026. Ia mengingatkan seluruh penerima agar mematuhi ketentuan, baik dalam proses pencairan maupun pemanfaatan dana.

“Karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran negara, tentu seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti. Begitu juga dalam pemanfaatan dana ini, harus tetap sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Muklisin.

Dalam sambutannya, Muklisin juga menyampaikan bahwa partai politik merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan Kuantan Singingi membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai elemen, termasuk partai politik.

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berkaitan dengan kerja sama bersama DPRD yang memiliki hubungan erat dengan partai politik.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kuantan Singingi.

Kewajiban Tunda Bayar Daerah Turun Menjadi Rp124 Miliar

Pada kesempatan yang sama, Muklisin memaparkan perkembangan penyelesaian kewajiban tunda bayar pemerintah daerah. Nilai kewajiban yang sebelumnya berada di kisaran Rp206 miliar disebut telah berkurang menjadi Rp124 miliar.

“Semoga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selagi kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami juga akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD,” ungkapnya.

Adapun tujuh partai politik yang menerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026 berdasarkan data kegiatan tersebut meliputi:

1. Partai Gerindra

2. PDI Perjuangan

3. Partai Golkar

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

6. Partai NasDem

7. Partai Amanat Nasional (PAN)

Pemkab Kuansing berharap bantuan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Selain mendukung pendidikan politik, bantuan ini diharapkan memperkuat kontribusi partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong pembangunan daerah.