KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus OTT Perades Pati, Pihak Lain Masih Didalami
Finantara.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka kemungkinan mengembangkan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penyidik tengah mendalami fakta dan data yang diperoleh untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Jaksa Eksekutor KPK, Beny Harkat, mengatakan pengembangan perkara dapat dilakukan apabila ditemukan alat bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan pihak lain.
"Apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak, kalau ada alat buktinya maka akan dikembangkan ke pihak lain yang terlibat," kata Beny usai mengantar salah satu kepala desa ke Lapas Pati, Kamis (12/11/2026).
Menurut Beny, penyidik KPK diyakini telah mengantongi sejumlah data terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain. Meski demikian, data tersebut masih perlu dibahas melalui proses ekspose atau gelar perkara sebelum ditentukan langkah hukum berikutnya.
"Kalau keterlibatan pihak lain, saya yakin penyidik KPK sudah mengantongi data, tinggal nanti bagaimana eksposenya," jelas Beny.
Ekspose menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi hasil penanganan perkara, termasuk menilai kecukupan bukti sebelum KPK memutuskan apakah penyidikan perlu dikembangkan.
Tiga Kepala Desa Telah Dijatuhi Hukuman
Dalam perkara OTT pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, tiga kepala desa telah menjalani persidangan dan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Ketiganya adalah Abdul Suyono, Sukarjan, dan Sumarjiono.
Abdul Suyono dan Sukarjan saat ini menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang. Sementara itu, Sumarjiono ditempatkan di Lapas Pati.
Meski proses persidangan terhadap ketiga kepala desa tersebut telah selesai, KPK masih memiliki peluang menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penanganan perkara tidak otomatis berhenti sepanjang masih terdapat fakta dan alat bukti yang dapat ditindaklanjuti.
Dengan demikian, pengembangan kasus OTT perades Pati masih bergantung pada hasil pendalaman penyidik dan pembahasan dalam ekspose perkara. Hingga ada keputusan resmi KPK, pihak lain yang kemungkinan terlibat belum dapat dinyatakan bersalah ataupun berstatus tersangka.
