Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Pejabat hingga Pengusaha Disebut Jadi Target
Finantara.id - Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut menyasar sejumlah pihak, bukan hanya Presiden Prabowo Subianto. Pejabat negara, politikus, media, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha diduga turut menjadi target.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan hal tersebut saat mengumumkan penetapan Listyo Sigit, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur.
“Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Menurut Asep, penyidik menduga sejumlah nomor telepon seluler dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, ketiga tersangka juga disebut memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujar Asep.
Petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut kemudian membuat Laporan Polisi (LP) pada 30 Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.
Penyidik turut menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Tiga Tersangka Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Asep menyebut dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Perbuatan yang disangkakan kepada ketiga tersangka diduga bertentangan dengan ketentuan tata cara penyadapan Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
“Tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep.
Dalam perkara ini, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujar Asep.
Selain itu, para tersangka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP yang memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.
Penyidik turut menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 32 ayat (1). Ketentuan tersebut mengatur tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik.
"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," ujar Asep.
