MPR Siapkan Proses Pengganti Gibran, Ahmad Muzani Sebut Batas Waktu 60 Hari
Finantara.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengatakan tenggat waktu itu mengacu pada ketentuan konstitusi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani.
Muzani mengatakan MPR mulai mempersiapkan proses tersebut sejak surat pengunduran diri diterima. Ia berharap tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung lancar dengan dukungan masyarakat.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," lanjutnya.
"Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.
Gibran minta surat pengunduran diri segera diproses
Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Gibran meminta MPR segera menindaklanjuti surat tersebut. Menanggapi permintaan itu, pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah berikutnya.
MPR selanjutnya akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat tersebut akan membahas tahapan lanjutan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Penggantinya dipilih dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Dengan demikian, proses pengisian jabatan melibatkan pengajuan calon oleh Presiden sebelum MPR menentukan pengganti melalui sidang.
