Selasa, 17 Nov 2026 Gaya HidupHukum & KriminalNasionalPolitikEkonomi
Breaking
Beranda › Politik
Politik

KPK Periksa Dua Saksi Swasta soal Dugaan Gratifikasi Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

✍️ Amalia Putri 🕒 17 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. KPK mendalami penyerahan uang dari pihak swasta kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro terkait kasus dugaan pemerasan ke perangkat daerah dan swasta.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. KPK mendalami penyerahan uang dari pihak swasta kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro terkait kasus dugaan pemerasan ke perangkat daerah dan swasta. Foto: Fakhri Hermansyah

Finantara.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dari kalangan swasta untuk mendalami dugaan penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta.

Kedua saksi yang dimintai keterangan adalah Rizki Slamet Apriadi dan Unggul Sakti Kurniawan, yang disebut sebagai pemilik PT Pilar Utama. Penyidik menggali informasi yang diketahui keduanya mengenai dugaan pemberian uang kepada Anom.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi hadir memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (17/11/2026).

“Saksi RSA dan USK hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang,” kata Budi dalam keterangannya.

KPK belum mengungkap nilai uang yang diduga diserahkan maupun tujuan pemberian tersebut.

Empat tersangka dalam perkara Pemalang

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa (28/7/2026). Setelah operasi tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka pada Kamis (30/7/2026).

Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias, orang kepercayaan Anom bernama Mohamad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta sekaligus ayah Setya Budi Dias.

Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti untuk membawa perkara ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang Tersangka,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK telusuri dugaan pengumpulan uang Rp1,98 miliar

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Anom diduga meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Permintaan tersebut disebut dilakukan melalui Gus Haris.

KPK menduga Gus Haris mengumpulkan uang dengan total mencapai Rp1,98 miliar dari sejumlah pihak.

“AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar,” kata Ahmad Taufik Husein pada Kamis (30/7/2026).

Penyidik juga menemukan dugaan bahwa sebagian uang tersebut berkaitan dengan upaya mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui oknum di KPK.

Menurut penjelasan penyidik, Gus Haris kemudian bertemu dengan adik iparnya, Harun, untuk diperkenalkan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik disebut menawarkan bantuan pengurusan perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang.

Anom, Gus Haris, dan Lilik selanjutnya disebut mengadakan tiga kali pertemuan di restoran yang berada di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam rangkaian pertemuan itu, Lilik diduga meminta uang sebesar Rp2 miliar untuk mengurus perkara.

“Selanjutnya pertemuan AWI (Anom), GHA (Gus Haris), dan LBS (Lilik) pertemuan sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam pertemuan tersebut, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar,” ujar Ahmad.

Rp1,2 miliar diduga diserahkan kepada Lilik

KPK mengungkapkan bahwa pada pertemuan kedua, Anom dan Gus Haris disebut mendapat keyakinan bahwa Lilik dapat membantu mengurus perkara tersebut. Ketiganya kemudian diduga sepakat menyiapkan uang sesuai permintaan.

Dari total Rp1,98 miliar yang disebut dikumpulkan Gus Haris melalui permintaan kepada perangkat daerah dan pihak swasta, sebesar Rp1,2 miliar diduga diserahkan kepada Lilik.

“Selanjutnya, dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA (Gus Haris) dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai Rp1,2 miliar oleh GHA kepada LBS,” tutur Ahmad.

Penyidik masih menelusuri keberadaan dan penggunaan sisa uang yang dikumpulkan dalam perkara tersebut.

“Terkait sisa uang yang dikumpulkan oleh GHA, KPK masih akan melakukan penelusuran,” sambungnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pemeriksaan Rizki Slamet Apriadi dan Unggul Sakti Kurniawan pada 17 November 2026 menjadi bagian dari upaya penyidik mengembangkan informasi mengenai dugaan aliran uang dalam perkara yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif tersebut.

AP
Amalia PutriEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update