Selasa, 17 Nov 2026 Gaya HidupHukum & KriminalNasionalPolitikEkonomi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus ATR/BPN, Dewas dan Inspektorat KPK Masih Periksa Internal

✍️ Amalia Putri 🕒 17 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Foto: KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI

Finantara.id - Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan kebocoran dokumen dalam penanganan perkara suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan bahwa kedua unsur pengawasan internal tersebut tengah melakukan pemeriksaan. Langkah itu dilakukan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi informasi mengenai kemungkinan kebocoran dokumen selama proses penanganan perkara.

“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Ahmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Ahmad, pemeriksaan internal berkaitan dengan informasi yang diperoleh sejak tahap penyelidikan tertutup hingga perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Meski dugaan kebocoran dokumen masih diperiksa, KPK memastikan proses penyidikan perkara ATR/BPN tetap berlangsung. Penyidik juga terus menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan maupun mutasi jabatan.

KPK telusuri dugaan aliran uang terkait HGB dan HGU

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah). Pemeriksaan itu dilakukan untuk menggali informasi mengenai sumber dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB.

Ahmad Taufik Husein menyebut penyidik menemukan sejumlah fakta yang mengarah pada dugaan adanya aliran uang dalam proses mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN. Dugaan aliran dana juga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.

“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.

Informasi tersebut masih didalami penyidik untuk memperjelas hubungan antara dugaan aliran uang dan perkara yang sedang ditangani. KPK juga masih mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat konstruksi penyidikan.

Dewas dan Inspektorat lakukan pemeriksaan internal

Pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen sebelumnya juga disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (6/11/2026). Saat itu, ia menyatakan proses pemeriksaan oleh Inspektorat dan Dewas masih berjalan.

“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan.

Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan internal atau check and balances. Proses itu diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain kepatuhan terhadap aturan, pemeriksaan juga mencakup penerapan standar disiplin serta kode etik dan perilaku pegawai KPK.

“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.

Budi menegaskan, pemeriksaan internal tidak menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Penyidik tetap bekerja melengkapi bukti yang diperlukan.

“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap dia.

Dengan demikian, terdapat dua proses yang berjalan beriringan di KPK: pemeriksaan internal oleh Dewas dan Inspektorat untuk mengklarifikasi dugaan kebocoran dokumen, serta penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

AP
Amalia PutriEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update