Sumpah Pemuda ke-98: Generasi Terkoneksi, tetapi Belum Tentu Mandiri secara Ekonomi
Finantara.id - Penulis opini ini menilai ada ironi saat Indonesia memperingati Sumpah Pemuda ke-98. Generasi yang tumbuh dengan teknologi paling maju justru menghadapi ketidakpastian ekonomi: sebagian sulit memperoleh pekerjaan layak, membangun tabungan, membeli rumah, dan merencanakan masa depan. Menurutnya, anak muda tidak kekurangan informasi, tetapi kekurangan kesempatan mengubah pengetahuan menjadi penghidupan. Ia mengusulkan pergeseran dari memperluas akses ke memperkuat kapasitas, dari konsumsi ke produktivitas, dan dari merayakan pertumbuhan ke memastikan manfaatnya merata.
Paradoks Angka
Penulis merujuk laporan e-Conomy SEA 2025 (Google, Temasek, dan Bain & Company) yang memperkirakan nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS, menjadikannya pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Namun, ia mempertanyakan siapa yang menguasai teknologi, data, modal, dan nilai tambahnya, serta apakah pemuda lebih banyak menjadi pencipta inovasi atau konsumen.
Ia mengutip data BPS 2025: tingkat pengangguran terbuka usia 15-19 tahun 23,34 persen dan usia 20-24 tahun 14,35 persen, jauh di atas rata-rata nasional 4,85 persen. Sekitar 19,44 persen penduduk usia 15-24 tahun berstatus NEET (tidak bekerja, tidak sekolah, tidak pelatihan), atau hampir satu dari lima. Di balik angka itu, tulisnya, ada anak muda yang menunggu panggilan kerja, lulusan yang merasa pendidikannya belum dihargai pasar, dan keluarga yang terus menopang. Menurut penulis, inilah wajah lain bonus demografi yang luput dari perayaan kemajuan digital, dan persoalannya bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, melainkan pekerjaan bermutu, mobilitas sosial, dan pembagian nilai tambah yang adil.
Ia memakai Gary Becker (pendidikan dan keterampilan sebagai investasi produktivitas) dan Amartya Sen (pembangunan sebagai perluasan kemampuan manusia) untuk menegaskan bahwa akses teknologi hanyalah pintu masuk. Kemajuan sejati ditentukan oleh kemampuan mengubah akses menjadi pengetahuan, inovasi, pendapatan, dan kepemilikan aset.
Konektivitas Belum Menjamin Kemandirian
Penulis menyebut paradoks perilaku: algoritma makin piawai membaca selera konsumsi, sementara kecakapan mengelola uang belum tentu berkembang secepat kemudahan bertransaksi. Budaya FOMO, pencarian popularitas, investasi spekulatif, dan godaan untung instan, menurutnya, dapat menggeser orientasi dari membangun produktivitas ke mempertahankan penampilan.
Ia merujuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026: inklusi keuangan nasional 93,61 persen dan literasi 69,57 persen. Pada kelompok usia 18-25 tahun, menurut naskah, inklusi 95,69 persen dan literasi 73,32 persen. Kesenjangan itu, tulisnya, tak berarti pengguna berperilaku buruk, tetapi mengingatkan bahwa kemudahan finansial perlu diimbangi kecakapan mengambil keputusan. Tanpa literasi dan perlindungan, layanan keuangan digital dapat mempercepat konsumsi sebelum memperkuat kemampuan menghasilkan pendapatan, sehingga sebagian anak muda lebih dulu mengenal cicilan daripada perencanaan investasi.
Penulis juga menyoroti pekerjaan berbasis platform yang menawarkan fleksibilitas tetapi tak selalu menjamin pendapatan stabil, perlindungan sosial, dan jenjang karier, sehingga orang bisa bekerja sepanjang hari namun tetap sulit membangun keamanan ekonomi. Ukuran keberhasilan transformasi digital, katanya, tidak cukup pada jumlah pengguna dan nilai transaksi, melainkan apakah teknologi memperkuat posisi ekonomi masyarakat.
Kecerdasan Artifisial dan Tantangan Keterampilan
Dengan mengutip Joseph Schumpeter tentang creative destruction, penulis menyebut kecerdasan artifisial mempercepat otomatisasi dan menuntut keterampilan baru, lalu bertanya apakah pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia sanggup mengimbanginya. Ia membandingkannya dengan SkillsFuture di Singapura dan investasi jangka panjang Korea Selatan pada pendidikan, riset, dan teknologi. Indonesia, menurutnya, membutuhkan generasi yang mampu menciptakan teknologi, mengembangkan industri, menghasilkan riset, dan menguasai rantai nilai, bukan hanya mahir memakai aplikasi.
Kritik untuk Negara dan untuk Pemuda
Penulis menegaskan kritik tak boleh hanya diarahkan ke negara dan pasar, karena pemuda juga perlu bercermin. Menurutnya, sebagian energi generasi muda terserap dalam perdebatan dangkal, polarisasi identitas, kompetisi popularitas, dan budaya serbainstan. Keberanian berpendapat belum selalu diiringi ketekunan membaca dan kedalaman berpikir, dan solidaritas lewat tagar belum tentu bertahan menjadi gerakan produktif. Ia menambahkan bahwa tidak adil menggeneralisasi, karena banyak anak muda telah menjadi inovator, wirausahawan, peneliti, relawan, dan penggerak perubahan.
Namun ia juga menolak romantisme tentang generasi tangguh yang menutupi hambatan struktural: ketimpangan pendidikan, keterbatasan modal, terkonsentrasinya kesempatan ekonomi, dan lemahnya keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan industri tak bisa diselesaikan dengan nasihat bekerja lebih keras. Bonus demografi, tulisnya, bukan hadiah sejarah yang otomatis membawa kemakmuran.
Usulan Pembenahan
Penulis mengusulkan:
- Pendidikan: mempertemukan kompetensi lulusan dengan transformasi industri, mengembangkan literasi digital menjadi penguasaan kecerdasan artifisial, analitika data, keamanan siber, teknologi produksi, dan kewirausahaan inovatif, serta memperkuat berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah.
- Sektor keuangan: perbankan, pasar modal, modal ventura, dan teknologi finansial memperluas pembiayaan bagi gagasan produktif anak muda disertai pendampingan usaha dan akses pasar, bukan sekadar memudahkan konsumsi.
- Pekerja platform: memperkuat perlindungan sosial, transparansi sistem kerja, dan akses peningkatan keterampilan.
- Ukuran keberhasilan ekonomi digital: tidak hanya nilai transaksi dan jumlah pengguna, tetapi juga kualitas pekerjaan, produktivitas, mobilitas sosial, dan pemerataan nilai tambah.
- Organisasi pemuda, kampus, dan komunitas digital: kembali menjadi ruang persemaian kepemimpinan intelektual dan keberanian moral, dengan daya rekat kebangsaan di tengah polarisasi dan daya dobrak melawan ketimpangan.
Kebijakan kepemudaan, tulisnya, tidak boleh berhenti pada seremoni, lomba kreativitas, atau pelatihan sesaat yang tak terhubung dengan kebutuhan ekonomi.
Sumpah Pemuda sebagai Energi Pembebasan
Menurut penulis, Sumpah Pemuda 1928 lahir dari keberanian melampaui kepentingan kelompok dan mengambil tanggung jawab atas masa depan bangsa, bukan dari generasi yang pandai mengeluh. Semangat itu perlu dihidupkan sebagai keberanian menciptakan masa depan yang lebih adil, bukan nostalgia. Kali ini, perjuangannya memastikan kemajuan teknologi tak hanya memperbesar pasar, tetapi juga memperluas kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Ia menutup dengan seruan agar Sumpah Pemuda kembali menjadi energi pembebasan: dari generasi penikmat kemajuan menuju generasi pencipta perubahan.
