Rupiah Tembus Rp18.183 per Dolar AS, Ketergantungan Impor Jadi Sorotan

Finantara.id - Pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp18.183 per dolar AS pada 28 Oktober 2026 menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya impor, menambah beban pembayaran utang luar negeri dan subsidi energi, serta menekan biaya produksi dan daya beli masyarakat.

Tekanan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi pergerakan pasar valuta asing, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi domestik. Ketergantungan terhadap bahan baku impor, kapasitas manufaktur yang belum kuat, serta hilirisasi yang belum optimal menjadi sejumlah faktor yang dapat memperbesar dampak gejolak eksternal.

Karena itu, penanganan pelemahan rupiah perlu dilakukan melalui kombinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dampak perubahan kurs dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari dunia usaha dan lapangan kerja hingga konsumsi rumah tangga serta ruang fiskal pemerintah.

Tekanan Global dan Kerentanan Ekonomi Domestik

Pelemahan rupiah dapat dipengaruhi sejumlah tekanan yang muncul secara bersamaan atau kerap disebut sebagai perfect storm. Ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), berpotensi memperkuat dolar AS.

Ketidakpastian global juga dapat mendorong arus modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam situasi tersebut, investor cenderung mengalihkan dana ke dolar AS yang dianggap sebagai aset aman (safe haven).

Dari sisi domestik, ketergantungan pada bahan baku impor, keterbatasan kapasitas manufaktur, belum optimalnya hilirisasi, serta dominasi ekspor komoditas dapat membuat perekonomian lebih sensitif terhadap perubahan kondisi internasional.

Dampak pelemahan rupiah salah satunya terlihat pada kenaikan biaya input produksi. Jika sekitar 70 persen bahan baku manufaktur nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri, perubahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya pengadaan bagi industri yang menggunakan bahan impor.

Tekanan tersebut dapat merambat ke berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, konstruksi, energi, pendidikan, serta kesehatan. Ketika harga bahan baku dan barang impor meningkat, perusahaan harus memilih antara menanggung tambahan biaya, menaikkan harga jual, atau mengurangi pengeluaran operasional.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi membuat pelaku usaha menunda ekspansi, mengurangi kapasitas produksi, dan lebih berhati-hati dalam mengelola likuiditas. Jika berlangsung terus-menerus, langkah efisiensi dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan pekerja.

Daya Beli Masyarakat dan Risiko Kemiskinan

Pelemahan rupiah juga berpotensi menambah tekanan terhadap rumah tangga, terutama kelompok menengah yang rentan terhadap kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan.

Kenaikan harga barang impor maupun produk domestik yang menggunakan bahan baku dari luar negeri dapat mengurangi kemampuan belanja masyarakat. Tekanan ini lebih terasa bagi rumah tangga yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama pangan.

Melemahnya konsumsi rumah tangga juga berisiko memengaruhi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada permintaan domestik. Ketika konsumen mengurangi belanja, pendapatan pelaku usaha dapat menurun sehingga kemampuan mempertahankan pekerja dan mengembangkan usaha ikut terbatas.

Apabila tekanan berlangsung berkepanjangan, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan perlu diantisipasi.

Situasi ini juga dapat menjadi tantangan bagi upaya pemerintah mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Selain itu, kenaikan biaya pengadaan barang dan jasa berpotensi memengaruhi pelaksanaan layanan publik, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pertumbuhan Impor Lebih Cepat daripada Ekspor

Di tengah tekanan nilai tukar, eksportir yang menerima pendapatan dalam dolar AS berpotensi memperoleh nilai penerimaan rupiah lebih besar. Peluang tersebut dapat dirasakan pelaku usaha di sektor batu bara, kelapa sawit, nikel, dan gas alam, dengan asumsi faktor lain tetap.

Namun, manfaat pelemahan rupiah tidak otomatis dirasakan secara merata. Besarnya keuntungan bergantung pada struktur biaya produksi, kebutuhan bahan baku impor, harga komoditas dunia, serta volume penjualan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam paparan ini menunjukkan nilai ekspor tumbuh 0,34 persen pada kuartal I-2026 dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sementara itu, nilai impor disebut meningkat 10,05 persen dalam periode tersebut.

Perbedaan pertumbuhan ini menunjukkan bahwa nilai impor meningkat lebih cepat daripada ekspor pada periode yang dimaksud. Jika kondisi tersebut berlanjut tanpa diimbangi sumber devisa yang memadai, tekanan terhadap neraca perdagangan dan stabilitas eksternal dapat bertambah.

Pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya pengadaan barang impor dan pembayaran kewajiban luar negeri dalam valuta asing. Dampaknya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), termasuk defisit anggaran, akan bergantung pada komposisi belanja dan penerimaan negara, harga energi, serta kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah.

Di sisi lain, kenaikan harga barang impor dapat membuka peluang bagi industri domestik untuk mengembangkan produk substitusi impor. Peluang ini dapat dimanfaatkan apabila industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi, teknologi, pembiayaan, dan kualitas yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar.

Peningkatan produksi bahan baku lokal dalam jangka panjang juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok internasional. Jika mampu menekan kebutuhan impor tanpa menghambat aktivitas industri, strategi tersebut berpotensi mendukung perbaikan neraca perdagangan dan transaksi berjalan (current account).

Stabilitas Rupiah Perlu Didukung Kebijakan Struktural

Pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan perubahan nilai tukar, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Tekanan yang berkepanjangan dapat meningkatkan biaya usaha sekaligus mempersempit ruang gerak pemerintah dalam mengelola anggaran.

Bank Indonesia (BI) memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, antara lain melalui intervensi di pasar valuta asing dan pengelolaan likuiditas lewat operasi moneter. Penyesuaian suku bunga juga dapat menjadi bagian dari kebijakan stabilisasi dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, kebijakan moneter memiliki keterbatasan dalam mengatasi persoalan mendasar seperti ketergantungan bahan baku impor, lemahnya kapasitas produksi tertentu, dan tantangan fiskal. Karena itu, upaya menjaga rupiah perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi domestik.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah memberikan dukungan bagi industri bahan baku dalam negeri dan mempercepat hilirisasi manufaktur. Pengembangan industri domestik diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kebutuhan pasokan dari luar negeri.

Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga diperlukan agar upaya stabilisasi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha maupun investor. Kepastian regulasi, transparansi kebijakan, dan arah pembangunan jangka panjang menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, koordinasi antarlembaga dan reformasi struktural perlu diperkuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka menengah. Pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta perluasan basis ekspor dan investasi perlu dijalankan secara terpadu.

Diversifikasi Ekspor dan Ketahanan Energi Jadi Prioritas

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperluas sumber pertumbuhan ekspor agar tidak terlalu bergantung pada komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Fluktuasi harga komoditas global dapat memengaruhi penerimaan ekspor dan pasokan devisa nasional.

Pengembangan ekspor produk teknologi dan barang bernilai tambah tinggi dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi. Upaya ini membutuhkan peningkatan kapasitas industri, penguasaan teknologi, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses ke pasar internasional.

Ketahanan pangan dan energi juga perlu menjadi perhatian. Ketergantungan terhadap impor pangan, bahan bakar, dan input produksi energi dapat memperbesar risiko kenaikan harga ketika nilai tukar rupiah melemah.

Oleh sebab itu, peningkatan produksi pangan domestik, pengembangan energi terbarukan, dan efisiensi penggunaan energi perlu masuk dalam agenda pembangunan. Langkah tersebut berpotensi mengurangi paparan terhadap gejolak harga global sekaligus membantu menjaga stabilitas inflasi.

Pada akhirnya, menjaga rupiah tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar dalam jangka pendek. Penguatan industri domestik, diversifikasi ekspor, pengelolaan fiskal yang hati-hati, dan konsistensi kebijakan diperlukan untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian global.