“Negara Hukum di Atas Awan”: Ketika Kasus Korupsi Menghilang dari Sorotan Tanpa Kejelasan

Finantara.id - Penulis opini ini mengingatkan bahwa penegakan hukum korupsi tidak boleh bergantung pada seberapa ramai sebuah kasus disorot. Menurutnya, ketika perkara besar perlahan menghilang tanpa penjelasan yang memadai, yang terancam bukan hanya kepercayaan pada lembaga penegak hukum, tetapi juga keyakinan rakyat bahwa keadilan berlaku bagi semua orang. Ia menyebut risikonya sebagai “negara hukum di atas awan”: tampak megah dari kejauhan, tetapi diragukan kehadirannya saat dibutuhkan.

Pola Berulang: Heboh, Lalu Hilang

Penulis menggambarkan kasus korupsi seperti badai yang mengguncang ruang publik, lalu berlalu. Siklusnya, menurutnya, menyerupai pertunjukan berseri: dugaan muncul, media memberitakan, publik terkejut, aktivis bersuara, pejabat berjanji, dan lembaga penegak hukum menyampaikan pernyataan yang menumbuhkan harapan. Nama besar disebut dan angka kerugian diperdebatkan. Namun waktu berjalan, kasus baru datang, dan perkara sebelumnya tertinggal di lorong panjang birokrasi, jauh dari sorotan dan ingatan publik.

Penulis menegaskan perkara yang jarang diberitakan tidak otomatis dihentikan atau dibiarkan, dan proses hukum tidak semestinya diukur dari seberapa sering tampil di televisi. Penyelidikan, penyidikan, dan persidangan memang membutuhkan waktu. Masalah muncul ketika perkembangan perkara tidak jelas dan penjelasan memadai tak kunjung diberikan. Di titik itulah, tulisnya, kecurigaan tumbuh, kepercayaan melemah, dan pertanyaan publik menemukan alasan untuk terus hidup.

Hukum Harus Bekerja Karena Keadilan, Bukan Karena Viral

Menurut penulis, pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada keberanian segelintir orang. Ia harus menjadi watak kelembagaan:

• Hukum bekerja bukan karena kasus sedang viral, melainkan karena keadilan wajib ditegakkan.
• Pengawasan berjalan bukan karena masyarakat marah, melainkan karena kekuasaan selalu butuh pembatasan.
• Transparansi menjadi kebiasaan, bukan hadiah ketika pemerintah ingin terlihat baik.

Keberhasilan, menurutnya, tidak diukur dari banyaknya pernyataan antikorupsi pejabat atau megahnya seremoni pakta integritas. Ukurannya adalah kesanggupan lembaga terkait menjelaskan perkembangan perkara, membuka informasi yang patut diketahui publik, menindaklanjuti temuan, dan memastikan siapa pun yang terbukti bersalah menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan.

Pembela Harapan yang Dianggap Naif

Penulis menilai para penggiat antikorupsi kerap tampak seperti pemimpi yang berjalan di bawah terik matahari, membayangkan negeri tanpa kebiasaan korupsi dan hukum tanpa kasta, sementara kenyataan bergerak lebih lambat daripada harapan. Namun ia menolak menyebut mereka naif. Masyarakat, katanya, membutuhkan orang yang mau mempertahankan harapan ketika sebagian memilih diam. Tanpa penggiat antikorupsi, jurnalis, akademisi kritis, dan warga peduli, banyak persoalan mungkin tak pernah muncul ke permukaan, dan merekalah yang mengingatkan bahwa uang negara bukan milik penguasa, jabatan bukan warisan pribadi, dan kekuasaan bukan tiket menghindari pertanggungjawaban.

Dampak Korupsi Lebih dari Uang Negara

Penulis menyatakan korupsi tidak sekadar menghilangkan uang negara. Dampaknya menjalar ke kehidupan masyarakat: merampas kesempatan anak memperoleh pendidikan layak, mengurangi kemampuan rumah sakit melayani pasien, menghambat pembangunan daerah, dan menggerus keyakinan bahwa bekerja jujur adalah pilihan yang masuk akal.

Bahaya lain yang tak kalah besar, tulisnya, adalah ketika masyarakat menganggap korupsi sebagai hal biasa. Saat kasus besar tak lagi menimbulkan rasa ingin tahu, janji penuntasan perkara dianggap ritual politik, dan pertanyaan soal keadilan terdengar seperti suara orang yang tak paham cara kerja kekuasaan, masyarakat berisiko mengalami kelelahan moral. Penyebabnya bukan karena korupsi berhenti, melainkan karena harapan melihat penyelesaian yang jelas menipis. Bila dibiarkan, ketidakpedulian bisa menggantikan keberanian bertanya. Publik mungkin tetap marah saat kasus baru terungkap, tetapi kemarahan itu cepat surut tanpa perhatian pada proses selanjutnya, sehingga kegaduhan berulang sementara pembenahan berjalan tertatih.

Transparansi yang Bertanggung Jawab

Penulis menegaskan transparansi tidak berarti setiap tahap penegakan hukum dibuka tanpa batas. Ada informasi yang perlu dilindungi demi kepentingan penyidikan, hak para pihak, dan asas praduga tak bersalah. Namun perlindungan itu tak boleh menjadi alasan mengabaikan akuntabilitas. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan layak tentang perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik, sepanjang informasi itu bisa disampaikan tanpa mengganggu proses hukum. Penundaan yang patut dijelaskan tidak semestinya dibiarkan menjadi ruang prasangka.

Pesan Penutup: Bukti, Bukan Janji

Menurut penulis, negeri ini tidak membutuhkan lebih banyak mimpi tentang pemberantasan korupsi, tetapi bukti bahwa mimpi itu bisa diwujudkan. Setiap perkara harus ditangani sesuai hukum, perkembangannya dijelaskan lewat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan setiap proses memperoleh kepastian berdasarkan aturan berlaku. Kepercayaan, tulisnya, dibangun bukan lewat janji berulang, melainkan proses yang konsisten, penjelasan yang masuk akal, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan agar negeri ini tidak menjadi “negara hukum di atas awan”: tempat perkara korupsi dipertontonkan, lalu pergi tanpa kabar. Gambaran itu ia pakai untuk hukum yang tampak indah dari jauh, dengan pasal tersusun rapi, keadilan lantang dalam pidato, dan penguasa berbicara seolah semua berjalan semestinya. Namun, bila perkara korupsi terus kehilangan kejelasan di mata publik, hukum berisiko menjadi dekorasi istana awan yang megah dan agung di telinga, tetapi diragukan kehadirannya saat benar-benar dibutuhkan. Negara hukum, tutup penulis, tidak boleh berhenti sebagai gagasan indah di atas kertas, tetapi harus hadir dalam kepastian proses, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan keadilan yang dirasakan masyarakat.