Mendagri Minta Kementerian PU Percepat Pembangunan Kantor Desa yang Hilang Tersapu Banjir di Sumatera
Finantara.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan kantor desa dan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Permintaan itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), yang membahas pemulihan fasilitas umum dan UMKM.
Desa Rusak, Sebagian Hilang
Bencana membuat sejumlah desa rusak parah, bahkan ada yang dilaporkan hilang tersapu banjir. Karena itu, pembangunan kembali kantor desa dinilai perlu menjadi bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Ada beberapa desa yang rusak dan itu bahkan ada yang hilang, sama dari Kemendagri maupun Kementerian Desa minta agar pembangunan kantor-kantor desa itu dapat dilaksanakan juga oleh Kementerian PU, Pak,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terkait perkembangan pemulihan fasilitas umum dan UMKM di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Selain kantor desa, Tito meminta Kementerian PU memperhatikan infrastruktur dasar, terutama fasilitas kesehatan dan sekolah.
Enam Pustu di Sumut Belum Bisa Beroperasi
Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, enam puskesmas pembantu (pustu) di Sumatera Utara belum dapat beroperasi karena belum punya bangunan yang layak pakai. Kementerian Kesehatan disebut siap menyediakan tenaga kesehatan dan peralatan medis, tetapi gedungnya masih membutuhkan dukungan Kementerian PU.
“Namun bangunannya, mereka minta dibangunkan oleh Menteri PU,” tutur Tito.
Kondisi ini menunjukkan pemulihan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada tenaga medis dan peralatan, tetapi juga kesiapan fasilitas fisik. Tito meminta koordinasi antarkementerian diperkuat agar pembangunan fasilitas kesehatan segera ditindaklanjuti.
99 Sekolah Darurat Masih Dipakai
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 99 sekolah darurat masih digunakan di tiga provinsi: 71 di Aceh, 23 di Sumatera Barat, dan lima di Sumatera Utara. Pemulihan fasilitas pendidikan melibatkan Kemendikdasmen, Kementerian PU, dan TNI Angkatan Darat. Meski kegiatan belajar sudah berjalan, ruang kelas darurat masih memerlukan perhatian, dan gedung permanen dibutuhkan agar pendidikan berlangsung di fasilitas yang lebih layak.
“Ini juga meskipun belajar sudah, tapi kelasnya darurat sehingga memerlukan dukungan dari Kementerian PU. Kalau bisa mohon dikoordinasikan dengan Kementerian Dikdasmen, Kementerian Kesehatan, untuk pembangunan atau perbaikan gedung-gedungnya,” harap Tito.
Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak. Upaya ini diharapkan mendukung pulihnya layanan pemerintahan desa, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera.
