KPK Periksa Saksi Swasta dan Pegawai Bea Cukai soal Dugaan Gratifikasi Gatot Heroe
Finantara.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gatot Heroe Hernanda (GH). Penyidikan difokuskan pada penelusuran aliran uang dari pihak swasta yang diduga berkaitan dengan pengaturan jalur importasi barang.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik memeriksa pihak swasta berinisial SP, yakni Sri Pangestuti. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali dugaan pemberian uang kepada pegawai Bea dan Cukai, khususnya Gatot, yang diduga memanfaatkan kewenangannya dalam mengatur jalur masuk barang impor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keterangan Sri diperlukan untuk memperkuat dugaan gratifikasi yang telah menjerat Gatot sebagai tersangka.
"Keterangan SP untuk memperkuat adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Saudara GH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi, Rabu (18/11/2026).
Penyidik juga meminta keterangan dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu pegawai yang diperiksa adalah UK (Umar Khayam). Menurut Budi, pemeriksaan terhadap UK yang dijadwalkan pada Senin (16/11/2026) turut mendalami informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh Gatot selama bekerja di lingkungan Bea dan Cukai.
Keterangan Sri Pangestuti dan Umar Khayam menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri aliran dana sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengondisian jalur importasi. Melalui pemeriksaan tersebut, penyidik berupaya memperkuat konstruksi perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai.
Gatot Heroe Hernanda telah ditahan KPK sejak 26 Agustus 2026. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang atau jatah bulanan dari John Field, bos PT Blueray.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Hussein mengungkapkan, nilai uang yang diduga diterima Gatot mencapai Rp3,25 miliar.
"Gatot Heroe Hernanda tercatat menerima Rp3,25 miliar," kata Achmad Taufik Hussein.
Dalam konstruksi perkara, Gatot disebut sebagai salah satu pejabat yang diduga menerima suap dalam rangkaian kasus tersebut.
Kasus ini berawal saat John Field dipanggil oleh Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan. Setelah pemanggilan itu, John bertemu dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal bersama Gatot Heroe Hernanda untuk membicarakan kelancaran proses kepabeanan.
Rizal selanjutnya mempertemukan John Field dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam pertemuan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.
Seusai pertemuan tersebut, Orlando Hamonangan diduga meminta setoran yang nilainya meningkat secara bertahap, yakni Rp3 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar untuk tiga pos berbeda.
John Field kemudian menyerahkan jatah bulanan menggunakan mata uang dolar Singapura. Uang tersebut diduga mencakup bagian untuk Gatot Heroe Hernanda. Penyerahan dana kepada Gatot dilakukan langsung oleh Enov Puji Wijanarko di ruang kerja Gatot.
Dalam rangkaian perkara yang sama, Rizal juga disebut memerintahkan stafnya mempercepat pemeriksaan fisik kontainer milik perusahaan John Field agar proses pemeriksaan tidak berjalan terlalu lama.
Atas dugaan perannya sebagai penerima, Gatot Heroe Hernanda disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b jo Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia juga disangkakan melanggar Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 126 dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
