Agun Gunandjar Dorong Pendidikan Pemilih Berkelanjutan untuk Cegah Politik Uang pada Pemilu 2029
Finantara.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pentingnya pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk mencegah praktik politik uang dan mengantisipasi sikap apatis masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan Agun dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Hotel Tyara Plaza, Ciamis, Senin (26/10/2026). Menurutnya, pendidikan pemilih tidak cukup hanya mendorong masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga perlu membangun kemampuan menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab.
Agun menilai praktik politik uang masih menjadi persoalan serius dalam kontestasi politik. Praktik tersebut berpotensi menggeser pertimbangan pemilih dari kapasitas, pengalaman, integritas, dan rekam jejak kandidat menjadi sekadar keuntungan materi.
"Menjelang Pemilu 2029, saya ingin membangun kesadaran bahwa pemegang kedaulatan adalah pemilih. Pendidikan pemilih bukan sekadar mengajak masyarakat datang ke TPS, tetapi membekali mereka dengan kemampuan menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab," ujar Agun.
Ia menegaskan, masyarakat perlu memahami perannya sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi. Dengan pendidikan pemilih yang memadai, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh iming-iming materi ketika menentukan pilihan politik.
Pemilih pemula Gen Z dan Gen Alpha menjadi perhatian
Pendidikan pemilih berkelanjutan juga menyasar kelompok pemilih pemula, terutama Generasi Z dan Generasi Alpha yang akan memasuki usia pemilih pada periode mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis mencatat jumlah pemilih pemula meningkat hingga hampir 50 persen berdasarkan pendataan pemilih berkelanjutan pada periode sebelumnya.
Untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang demokrasi, Agun mendorong agar pendidikan Pancasila, demokrasi, dan kewarganegaraan mendapatkan porsi yang ideal dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya memahami tata cara menggunakan hak pilih. Mereka juga perlu memiliki pemahaman mengenai nilai kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan demokrasi.
Literasi digital untuk menilai rekam jejak kandidat
Selain pendidikan kewarganegaraan, Agun menyoroti perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergantung pada media sosial. Peralihan diskusi dari pertemuan tatap muka ke ruang digital membuat literasi politik dan digital semakin penting, terutama bagi pemilih muda.
Masyarakat diimbau lebih cermat menyaring informasi yang beredar di media sosial. Platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menelusuri integritas, pengalaman, dan rekam jejak kandidat sebelum menentukan pilihan di TPS.
Kemampuan memilah informasi diharapkan membantu pemilih membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari konten yang berpotensi menyesatkan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses pemilihan sekaligus mengurangi kerentanan pemilih terhadap informasi yang tidak akurat.
Agun juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan politik yang diambil.
"Kalau tidak memilih, Anda turut membiarkan ketidakpastian, bahkan kemungkinan kondisi yang lebih buruk, terjadi dalam kehidupan Anda selama lima tahun ke depan," tegasnya.
KPU Ciamis apresiasi sinergi pendidikan pemilih
Ketua KPU Ciamis Oong Ramdani mengapresiasi sinergi antara DPR RI, KPU RI, dan KPU daerah dalam memberikan pemahaman demokrasi sejak dini kepada pelajar dan mahasiswa.
Menurut Oong, pendidikan pemilih merupakan bagian penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas dalam menggunakan hak pilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
"Pemilih harus cerdas, penyelenggara berintegritas, dan hasilnya adalah anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, bahkan bupati yang berkualitas," tutur Oong.
Melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan berharap kesadaran politik masyarakat semakin kuat menjelang Pemilu 2029. Pendidikan pemilih diharapkan tidak berhenti pada peningkatan partisipasi di TPS, tetapi juga mendorong masyarakat menilai kandidat berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejaknya.
